Pemahaman Desa dalam UU No.6 tahun 2014

Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, historical, berdaulat, otonom dan mandari.
Oleh karenanya, negara Republik Indonesia harus menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan tunduk dan menghargai hak-hak asal usul daerah tersebut dan keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa dalam pemerintahannya, seyogianya mengacu pada susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Hal itu berarti bahwa UUD 45 membuka adanya susunan pemerintahan desa yang mandiri dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Melalui perubahan UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara dalam hal;
1. kedudukan masyarakat adat,
2. demokratisasi,
3. keberagaman,
4. partisipasi masyarakat,
5. kemajuan dan teknologi serta pemerataan pembangunan
Sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lahirnya UU Desa No.6 Tahun 2014 memberi semangat baru dalam  penerapan amanat konstitusi dalam pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945.
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi pemerintahan Desa yang mandiri dan berdaulat.
Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
Profil Desa sebagai Basis Data Pengembangan Desa
Pembaharuan desa kini menjadi isu sentral dalam kajian dan advokasi desa, menyusul disahkannya UU Desa No.6 Tahun 2014. Otonomi dan demokrasi desa yang selama ini mengalami marginalisasi dalam ilmu pengetahuan, kebijakan dan advokasi, tampaknya menjadi isu utama dalam pembaharuan desa.
Isu-isu kritis yang selama ini menerpa desa dan perlu mendapat perhatian adalah: isu ketatanegaraan dan pemerintahan. Kedudukan dan kewenangan desa menjadi titik sentral otonomi desa. Keduanya menjadi krusial karena sejak masa kolonial hingga masa reformasi sekarang, selalu muncul pembicaraan dan tarik-menarik bagaimana menempatkan desa dalam struktur negara yang lebih besar.
Berdasarkan RPJMN 2004-2009, masalah pembangunan desa meliputi;
a. terbatasnya alternative lapangan kerja berkualitas
b. lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial
c. timbulnya hambatan (barrier) distribusi dan perdagangan antar daerah
d. tingginya kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan
e. rendahnya aaset yang dikuasai masyarakat pedesaan
f. rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan
g. rendahnya kualitas SDM di pedsaan yang sebagian besar ketrampilannya rendah (low killed)
h. meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan berigasi teknis bagi peruntukan lain
i. meningkatnya penurunan (degradasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup
j. lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat
k. lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan desa
Melalui surat edaran bersama oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 1354/M.PPN/03/2004, 050/744/SJ perihal Pedoman Pelaksanaan Forum Musrembang dan Perencanaan Partisipatif Daerah, diharapkan masalah pembangunan Desa bisa dipecahkan secara partisipatif melibatkan seluruh komponen dan masyarakat Desa dengan pola bottom-up.
Disamping itu UU Desa No.6 tahun 2014, telah mengamatkan agar masyarakat Desa terlibat aktif dalam semua lini pembangunan Desa. Hal ini terlihat dalam Pasal 68 yang merincikan hak dan kewajiban masyarakat Desa sebagi berikut:
Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
Masyarakat Desa berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
Amanat Undang-Undang Desa ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan Permendagri No.51 Tahun 2007 tentang  Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarkat, yakni;
a. pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif
b. pembangunan pusat pertumbuhan terpadu secara partisipatif
c. pengembangan pusat pertumbuhan terpadau antar desa dan
d. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
Permendagri ini juga memperkenalkan konsep Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan pedesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif.
Permendagri ini mengukuhkan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yakni Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yang mewajibkan penerapan pembangunan berbasis data Profil Desa dan kelurahan secara Nasional.
Profil Desa diharapkan menjadi wadah data dan informasi tentang Desa dan dapat menjadi basis data untuk melakukan pengembangan desa. Sebagai ilustrasi Profil Desa tersebut terdiri dari:
Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan