Tim Kedatukan Besitang Investigasi Ilegal Loging

Tim Kedatukan Besitang yang terdiri dari Telangkai wilayah Sei Minyak, Alur Gusta, Sei Bamban dan beberapa masyarakat, Minggu (7/10) melakukan investigasi terhadap dugaan adanya ilegal loging di kawasan hutan adat Sekundur wilayah Sei Bamban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Investigasi ini dilakukan atas laporan masyarakat adat di lokasi Sei Bamban karena mendengar suara chain saw yang beroperasi dari dalam hutan sejak sebulan terakhir.

Dalam investigasi tersebut tim menemukan tumpukan kayu olahan jenis merbau yang telah dipotong dengan berbagai ukuran. Dari penampakan foto yang diambil dari lapangan, kayu tersebut ditumpuk di beberapa lokasi. Ada papan lebar berukuran 2,5 x 50 inch dengan panjang 2,5 meter tergeletak di pinggir sungai berjumlah 5 keping. Sementara papan ukuran 1,5 x 9 inch dan 2 x 3 inch dengan panjang 4,8 meter diperkirakan volumenya tidak kurang dari 2 ton.

Suryadani Sitepu sebagai pimpinan tim menerangkan bahwa dirinya telah berkordinasi dengan pihak Kehutanan agar laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti. Namun dia merasa kecewa, karena pihak Kehutanan tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan kayu-kayu tersebut masih di dalam kawasan hutan.

“Jadi pihak Kehutanan tidak bisa memproses karena kayu tersebut masih di lokasi kawasan hutan. Mereka hanya bisa bertindak kalau kayu itu sudah keluar. Mereka meminta kami agar terus berkordinasi bila melihat kayu tersebut keluar dari kawasan hutan.” jelas Dani.

Dani menambahkan, ada informasi yang berkembang bahwa kelompok tani konservasi membutuhkan kayu untuk memperbaiki jembatan yang menghubungkan Sei Bamban. Namun dirinya tidak dapat memastikan apakah penebangan kayu tersebut untuk bahan perbaikan jembatan atau tidak. Karena setiap masyarakat mendatangi lokasi tumpukan kayu, para pelaku selalu tidak berada di tempat.

Akhirnya ada masyarakat yang menduga bahwa perbaikan jembatan itu hanya kedok belaka. Apalagi kayu merbau seperti yang ditemukan tim tersebut, tidak umum dipergunakan untuk bahan pembuatan jembatan. Dan volumenya terlalu banyak jika dijadikan bahan perbaikan jembatan atau bahkan membuat jembatan baru sekalipun.

Seperti yang diungkapkan Sahrel salah satu anggota tim investigasi, dia menyangsikan niat kelompok tani konservasi itu. Pasalnya, masyarakat masih bisa keluar membawa hasil taninya melalui getek (perahu penyeberangan) menyeberangi sungai Besitang atau jalan perkebunan sawit PIR ADB.

“Alah pak itu modus saja. Tujuan mereka hanya ingin mengambil kayunya. Apalagi kalau nanti jembatannya sudah permanen bisa dilintasi kendaraan roda empat, dijamin penyelundupan kayu-kayu itu akan semakin marak. Masyarakat tak kan mampu menjaganya lagi. Mereka sering main malam. Masak kami yang disuruh tidak tidur menjagai kayu yang keluar,” terang Sahrel.

Bentuk Laskar Jaga Hutan

Secara terpisah, Ir. OK Abdul Halim selaku perwakilan Zuriat Kedatukan Besitang saat ditemui di rumahnya, menyampaikan protes kepada pihak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) selaku pihak yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani konservasi di wilayah hutan adat Sekundur Kedatukan Besitang.

Karena menurutnya program kemitraan petani konservasi itu justru menimbulkan pengrusakan baru di kawasan hutan adat Sekundur yang pada tahun 1936 diperjanjikan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk dijaga kelestariannya dan menjadi paru-paru dunia. Apalagi track record pengelolaan hutan adat Sekundur yang diklaim sebagai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Kedatukan Besatang ini cukup buruk. Terbukti pada tahun 90 an beroperasi perusahaan HPH seperti RGM dan Kuncung Tek Liong di kawasan tersebut.

“Jadi janganlah pihak Kehutanan itu mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kehadiran Kedatukan Besitang di kawasan hutan Sekundur, tidak lepas karena adanya masyarakat yang meminta perlindungan. Sebab mereka tidak dianggap sebagai warga Negara yang sah. Tidak ada solusi yang lebih manusiawi terhadap nasib mereka yang berada di kawasan. Mereka diusir dan digusur. Tanamannya dirusak dan gubuknya dibakar. Negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Padahal kalau untuk perusahaan HPH yang jelas-jelas merusak hutan, pemerintah sanggup memberikan izin,” terang OK Halim

Ketika ditanya sikapnya terkait praktek illegal loging yang masih terjadi, dirinya merasa geram dan akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan adat istiadat Kedatukan Besitang. Salah satunya adalah membentuk laskar penjaga hutan untuk mencegah pengrusakan yang lebih jauh.

“Kalau pihak Kehutanan tidak mampu mencegah pengrusakan hutan, biarlah Kedatukan yang mengambil alih peran tersebut. Sebagai perwakilan Zuriat Kedatukan, saya akan mengusulkan agar Datok mengeluarkan amaran membentuk Laskar penjaga hutan yang bertugas mencegah pengrusakan hutan yang lebih luas,” tambah OK Halim.

Legalisasi deforestasi.

Sementara Hendra Hasibuan sebagai Ketua DPW Serikat Hijau Indonesia wilayah Sumut, menyampaikan kritiknya agar pemerintah jangan bertindak gegabah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan konservasi. Apalagi karena mengejar target Nawacitanya presiden Jokowi terkait implementasi perhutanan social yang terlihat alot itu.  Lalu kemudian menabrak regulasi dan terkesan asal bapak senang saja.

Hendra mengingatkan bahwa untuk kawasan konservasi harus lebih ketat dan selektif. Jangan sampai tujuan perhutanan social yang menbantu kehidupan masyarakat petani miskin itu malah akan menambah rusaknya hutan. Jadi bukan rehabilitasi hutan yang dilakukan, namun malah legalisasi deforestasi yg terjadi.

“Saya hanya mengingatkan bahwa tujuan yang baik, jika dilakukan dengan cara yang salah, maka akan mengalami kegagalan. Jangan menjadikan program perhutanan social itu hanya sebagai projek “sinterklas” membantu rakyat. Tapi kenyataannya malah menambah hutan yang rusak.

Harus ada penyadaran dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat terlebih dahulu. Bukannya terkesan hanya bagi-bagi lahan saja.  Kalau tidak, tujuan perhutanan sosial yang tadinya untuk menolong ekonomi masyarakat dan lestarinya hutan, malah justru akan terkesan melegalisasi deforestasi,  Hendra mengkhiri.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan